Agung widodo
KAB SEMARANG - Pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di sejumlah sekolah dasar di Kabupaten Semarang menuai sorotan. Menu yang dibagikan kepada siswa dinilai jauh dari prinsip gizi seimbang dan memicu keluhan dari orang tua murid.
Pantauan di SDN 1 Pabelan pada Kamis (26/2/2026), paket MBG yang diterima siswa kelas 1, 2, dan 3 hanya berisi satu buah pisang kecil, empat butir telur puyuh, serta sepotong ubi jalar. Komposisi tersebut dinilai tidak mencerminkan menu makan siang bergizi sebagaimana tujuan program.
Salah satu wali murid yang meminta namanya dirahasiakan mengaku terkejut saat melihat isi paket makanan anaknya.
“Kami tentu bersyukur ada program ini. Tapi kalau hanya ubi, telur puyuh empat butir, dan pisang kecil, rasanya belum cukup untuk kebutuhan gizi anak yang sedang masa pertumbuhan, ” ujarnya.
Keluhan serupa juga muncul di SDN 3 Pringapus. Di sekolah tersebut, siswa menerima tiga lembar roti tawar dengan satu sendok abon serta satu kotak susu kemasan kecil. Menu yang dinilai “seadanya” ini menimbulkan pertanyaan publik terkait standardisasi, pengawasan kualitas, dan konsistensi distribusi anggaran program MBG.
Seorang guru di SDN 1 Pabelan membenarkan adanya kekurangan komponen menu pada hari tersebut. Ia menyebut pihak sekolah telah berupaya mengonfirmasi kepada penyedia layanan.
“Kami sudah menanyakan ke petugas SPPG. Disampaikan bahwa ada kendala distribusi sehingga satu jenis menu belum tersedia. Katanya akan dirapel pada distribusi berikutnya, ” jelasnya.
Namun, ketika dikonfirmasi lebih lanjut, pimpinan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) belum memberikan pernyataan resmi. Winy, staf akuntansi yang mewakili pihak penyedia, meminta agar proses konfirmasi dilakukan melalui mekanisme perizinan internal.
“Pesan pimpinan, harus ada izin terlebih dahulu sebelum memberikan keterangan, ” katanya singkat tanpa menjelaskan prosedur lebih lanjut.
Hingga berita ini diterbitkan, belum ada keterangan resmi dari instansi terkait mengenai standar minimal kandungan gizi yang wajib dipenuhi dalam setiap paket MBG, termasuk mekanisme pengawasan kualitas di lapangan.
Program MBG sejatinya bertujuan mendukung pemenuhan gizi anak usia sekolah sebagai bagian dari penguatan kualitas sumber daya manusia. Namun, temuan di lapangan menunjukkan perlunya evaluasi menyeluruh, khususnya pada aspek distribusi, pengawasan, serta transparansi penyediaan menu agar tujuan program benar-benar tercapai.
Publik kini menunggu langkah konkret dari pemangku kebijakan untuk memastikan program strategis tersebut berjalan sesuai standar dan tidak sekadar menjadi formalitas administratif. (Infopublik)
Updates. 
Ahmad Rohanda 
